Ketik pencarian Anda

MNC Media MNC Terkini

Tumpang Tindih, Draf RUU Kamtan Siber Kian Terombang Ambing

Foto : MNC Media

Jakarta – Hadirnya draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber begitu hangat dibicarakan. Pasalnya RUU Kamtansiber ini dinilai bisa mengancam kebebasan sipil.

Sejumlah pengamat dan aktivis dari beberapa organisasi cyber security atau keamanan siber pun kompak mengkritisi. Mereka melihat draft RUU tersebut tidak jelas arahnya dan bertentangan dengan kaidah-kaidah internasional.

Dimoderatori Pemimpin Redaksi MNC Trijaya Gaib M Sigit, Diskusi Siber RUU Kamtan, Tumpang Tindih dan Merugikan Masyarakat yang digelar oleh MNC Trijaya pada Rabu (21/8) ini dihadiri para narasumber kompeten dari beberapa instansi pemerintah dan DPR.

Komisi I DPR RI Jerry Sambuaga mengungkapkan bahwa RUU Kamtan Siber tak perlu dipaksakan untuk disahkan jika tak tercapai kesepakatan. Apalagi jika regulasi itu berpotensi menimbulkan permasalahan.

Ia mengatakan memang masih ada sejumlah kalangan mempertanyakan poin-poin krusial dalam RUU ini karena berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan tugas dan fungsi antarlembaga negara.

“Kalau sampai akhir September belum mendapatkan kesepakatan atau mendapatkan kesimpulan, maka rancangan undang-undang ini jangan dipaksa disahkan,” kata Jerry.

Jerry menyadari banyak yang menyaksikan RUU ini bisa selesai dari yang ditargetkan pada September ini. Meski begitu, Komisi I DPR periode sekarang akan tetap mencoba merumuskan.

Menurutnya, keamanan dan kedaulatan siber merupakan hal sangat penting. Karena itu, pembentukan undang-undang yang mengatur persoalan siber ini sangat penting. Hanya dalam merumuskan mesti dicapai formulasi terbaik.

Baca juga:  Seru-seruan Makan 1000 Durian, MNC Finance Rayakan Ultah ke-30

“Nah masalah waktu yang kita tinggal satu setengah bulan. Saya yakin teman-teman komisi, atas nama mereka, kami semua semangat untuk membahas RUU itu,” ucapnya.

RUU Kamtan Siber diinisiasi DPR dan ditargetkan rampung akhir September 2019. RUU tersebut bertujuan melindungi Indonesia dalam ranah siber. Persoalannya, RUU ini dinilai dapat membuat tubrukan kewenangan.

Sementara itu, Ketua dan Pendiri Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Sutedja mengatakan jika membaca sekilas, naskah akademis terlihat mengacu pada sesuatu yang konstelasinya terjadi 3 atau 4 tahun yang lalu dan kondisi siber nasional belum seperti sekarang.

Alhasil, lanjut dia, draf RUU Kamtansiber tidak mengacu kepada keadaan riil. “Terkait dengan ancaman, postur pertahanan kita dan sebagainya,” ujar Praktisi IT itu.

Untuk itu, menurut dia, draf RUU itu masih perlu dibahas secara mendalam. “Jangan sampai kita membuat undang-undang itu, ternyata produk undang-undang ini tidak mengacu pada keadaan real, sehingga nanti diubah lagi,” tutupnya.