Ketik pencarian Anda

MNC Media MNC Terkini

Talkshow Sindo: Indonesia Diprediksi Jadi Kiblat Pasar Halal Dunia

Foto : MNC Media

JAKARTA – Berdasarkan data yang dikutip dari Roadmap dan Strategi Ekonomi Halal Indonesia, dari total USD2,1 triliun nilai ekonomi halal dunia, Indonesia berkontribusi sekitar 10% dengan membelanjakan sekitar USD214 miliar pada 2017. Namun dari sisi ekspor, kontribusi produk halal Indonesia masih belum signifikan karena tercatat baru 3,8% dari total pasar halal dunia.

Potensi ekonomi halal dunia juga diperkirakan terus meningkat seiring dengan bertumbuhnya perekonomian. Global State of Islam Economic memperkirakan, permintaan produk halal global tumbuh 9,5% tahun ini atau bertambah sekitar USD3,7 triliun.

Besarnya potensi tersebut tentu harus diserap agar Indonesia yang notabene negara muslim terbanyak di dunia memperoleh manfaatnya. Untuk itu, perlu pengelolaan yang lebih baik dan terintegrasi agar Indonesia tidak seterusnya hanya menjadi pasar bagi produk halal dari luar negeri.

Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah menuturkan, saat ini halal dan industri halal bukan lagi sekadar urusan agama, melainkan telah menjadi gaya hidup kaum milenial. Terlebih lagi, kata dia, Indonesia merupakan negara yang membelanjakan produk makanan halal terbesar di dunia dengan nilai Rp2.400 triliun lebih.

“Apabila ini (industri halal didongkrak) dikelola dengan baik, itu akan membantu perekomonian kita,” ujar Ikhsan dalam talkshow bertajuk “Mendongkrak Industri Halal dan Ekonomi Syariah Indonesia” yang digelar KORAN SINDO dan SINDOnews di Hotel Ashley, Menteng, Jakarta, kemarin.

Baca juga:  34 Finalis Miss Indonesia 2018 Kunjungi Redaksi MNC Media

Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Lukmanul Hakim Lukman sepakat apabila ke depan industri halal dan keungan syariah harus terus ditingkatkan perannya. Hanya, dia berpesan agar semua pemangku kepentingan mengetahui ekosistem dari industri halal tersebut.

MUI, sambung dia, sudah menjalankan sertifikasi halal sejak 30 tahun lalu. Namun, MUI menghadapi tantangan dan pertanyaan yang tidak gampang dalam memberikan sertifikasi halal ke depan. Dia menyebut lembaga itu kesulitan jika dihadapkan pada kepentingan bisnis. Namun, melalui sertifikasi halal, MUI bisa memberikan jaminan kepada konsumen.

“Kalau kita bicara industri, memang kita kalah oleh beberapa negara. Pakistan dan Turki masih di atas kita. Tapi untuk halal dan keungan syariah, ini (semua) persaingan,” katanya.

Wakil Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional MUI Adiwarman A Karim meyakini, Indonesia mempunyai prospek yang besar terhadap pengembangan industri halal. Bahkan, dia yakin Indonesia mampu menjadi kiblat pasar halal di dunia.

Video : Elok Nuriyatur Rosyidah

“Kita sangat yakin bahwa pasar halal di Indonesia akan semakin menggurita bahkan menjadi kiblat dunia. Lihat saja industri busana muslim kita mampu menjadi kiblat dunia. Kemudian industri makanan, industri yang berhubungan dengan entertainment juga. Energi umat Islam di Indonesia besar, tinggal apa yang bisa dilakukan pemerintah, BI (Bank Indonesia), dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan),” ujarnya.

Baca juga:  STIE dan STKIP MNC Buka Penerimaan Mahasiswa Baru 2018/2019

Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Farmasi Darodjatun Sanusi menambahkan, industri farmasi memiliki rantai pasokan yang sangat rumit. Hampir 95–96% bahan baku industri farmasi masih impor sehingga sangat sulit untuk menerapkan sertifikasi halal di dalam negeri.

“Hampir seluruh bahan baku obat masih diimpor sehingga sumbernya tidak jelas apakah halal atau tidak. Industri farmasi juga dipenuhi peraturan yang sangat ketat dan tinggi,” ungkapnya.

Demikian pula dalam industri busana. CEO Kami Istafiana Candarini mengatakan, selama ini untuk pakaian masih belum diwajibkan sertifikasi halal. Namun apabila diharuskan sertifikasi halal, pemerintah harus melakukan sosialisasi.

“Sampai saat ini, halal pakaian belum diwajibkan karena proses produksi baju sangat panjang. Kalau pakaian menjadi salah satu yang wajib, alangkah baiknya semua industri disosialisasikan,” tuturnya.

Istafiana mengaku pihaknya sangat mendorong industri halal berkembang di Indonesia. Namun, dia juga menginginkan agar kebijakan yang menyertai industri halal itu bersifat adil. Dia juga meminta agar para pemangku kepentingan dapat memberikan jaminan kepada pelaku usaha dan konsumen dalam kelayakan produk yang mereka nikmati.