Ketik pencarian Anda

MNC Media MNC Terkini

KORAN SINDO dan SINDOnews.com Bahas Kemandirian Badan Halal

Foto : MNC Media

JAKARTA – KORAN SINDO dan SINDOnews.com menggelar talkshow bertajuk Urgensi Kemandirian Badan Halal. Diskusi ini digelar sebagai komitmen untuk memberikan informasi kepada masyarakat berapa pentingnya produk halal di negara Indonesia yang mayoritas muslim atau mencapai 87% dari 260 juta jiwa.

Berdasarkan data Global Islamic Economy 2018/2019, Indonesia menghabiskan 170 miliar dolar Amerika untuk produk makanan halal. Indonesia juga berada pada posisi pertama dari 10 negara dengan jumlah pengeluaran makanan halal terbesar di dunia. Itu artinya Indonesia adalah negara dengan pasar terbesar untuk industri halal.

Namun untuk perkembangan industri halal, Indonesia masih di bawah rata-rata negara lain. “Sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar, persoalan industri halal belum bagus. Padahal negara lain sudah mulai mengkampanyekan industri halal,” kata Pemimpin Redaksi KORAN SINDO dan SINDOnews, Djaka Susila dalam sambutannya.

Melalui talkshow bertajuk Urgensi Kemandirian Badan Halal, KORAN SINDO dan SINDOnews mendorong industri halal di Indonesia dapat dikelola dengan baik. Bahkan menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

“Diharapkan dari diskusi ini didapat hasil yang baik terkait kemandirian badan halal,” tutur Djaka.

Dalam acara tersebut, hadir di antaranya Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah, Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lukmanul Hakim. Tak ketinggalan, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia Adhi S Lukman juga hadir sebagai narasumber.

Baca juga:  MNC Land dan Kolega Kolaborasi Bangun Coworking Space Keren
Video : Elok Nuriyatur Rosyidah

Indonesia Halal Watch (IHW) mengusulkan agar pemerintah membentuk Badan Halal, lembaga yang berwenang mengurusi tentang sertifikasi halal di Indonesia dan setingkat kementerian. Badan Halal perlu dibentuk mengingat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) saat ini dianggap tak dapat bekerja maksimal.

Permasalahan mendasar tidak majunya industri halal di Tanah Air, kata dia, dikarenakan kurang profesionalnya pengelolaan dari lembaga sertifikasi halal, dalam hal ini BPJPH yang dibentuk pada Oktober 2017 lalu. “Apa sih masalahnya? Masalahnya adalah kita mengelola (halal) tidak profesional. Isu sebesar ini seharusnya dikelola profesional dan dibawah Presiden, tapi dikelola oleh sebuah lembaga yang baru hadir ini namanya BPJPH,” ujar Ikhsan