Ketik pencarian Anda

MNC Media MNC Terkini

Jangan Tergiur Tawaran Haji Kilat

Foto : MNC Media

Jakarta – Tahun 2019, perkiraan berangkat tahun 2039. Waduh, berarti sekitar 20 tahun menunggu untuk berhaji. Antrean ini baru untuk provinsi DKI Jakarta lho. Bagaimana dengan nasib calon jemaah di daerah lain, apakah sama atau malah lebih parah?

Nah buat para masyarakat siapa tak mau jika mendapat kesempatan bertamu ke Baitullah untuk menjalankan rukun islam yang ke-lima. Banyak sekali tawaran-tawaran menggiurkan diluar sana untuk bisa berangkat haji di tahun yang sama dengan harga fantastis.

Ini yang harus kalian waspadai. Masyarakat harus berhati-hati terhadap iming-iming haji yang tidak menggunakan kuota resmi. Sebab setiap jamaah haji harus menggunakan visa haji yang benar-benar keluar dair kerajaan Saudi secara resmi.

Dilansir dari Okezone.com, Kepala Daerah Kerja Madinah Akhmad Jauhari mengatakan bila ada tawaran untuk melaksanakan ibadah haji yang visanya tidak masuk dalam kuota resmi, hal itu perlu diperdalam.

Menurut dia, saat mendapatkan tawaran tersebut, masyarakat harus mengetahui dengan jelas siapa pihak yang memberangkatkan ke tanah suci.

Foto : MNC Media

Dan kedua, bila sudah berada di tanah suci , harus membawa identitas lengkap.

Jauhari juga mengingatkan pihak travel yang memberangkatkan jemaah furoda atau jemaah haji yang menggunakan visa furoda (visa haji undangan) pemerintah Arab Saudi di luar visa haji yang dijatahkan (kuota) ke pemerintah RI, agar melengkapi jemaahnya dengan identitas, termasuk nomor kontak penyelenggara yang bisa dihubungi.

Baca juga:  Nyanyikan Lagu Ariana Grande, Jacqueline Tampil Memikat di Rising Star Indonesia 2019

Tujuannya, jemaah tersebut terpisah dari rombongannya, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi bisa segera mengkomunikasikan untuk segera mengembalikan jemaah tersebut ke kelompoknya.

Dia mengatakan, bahwa bila jemaah tersebut tidak dibekali dengan identitas, maka proses pengembaliannya, akan memakan waktu cukup lama. Dan, tentu saja akan menimbulkan beban psikologis terhadap jemaah tersebut.

Istilah furoda, lanjut dia, merupakan jemaah haji yang melaksanakan ibadah haji dengan menggunakan visa mujamalah atau visa yang tidak masuk dalam perjanjian antarkedua negara.

Di dalam penyelenggaraan dan pelayanannya, tidak menjadi tanggung jawab pemerintah tapi menjadi tanggung jawab orang atau perusahaan atau travel yang memberangkatkan.

Di sisi lain, dia melanjutkan, ada sebagian kecil masyarakat yang terjebak dengan permainan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Di mana biasanya masyarakat ditawari haji, tetapi tidak dengan visa haji.

“Tapi malah dengan visa ziarah atau visa pekerja musiman. Ini berbahaya,” kata dia.

Hal ini, kata Jauhari, akan sangat tidak menguntungkan calon jamaah. Pasalnya, visa ziarah dan visa pekerja musiman tersebut umumnya memiliki jangka waktu yang tidak lama, tidak mumpuni untuk ibadah haji.

“Selain itu, hanya pemegang visa haji yang bisa masuk ke Arafah. Karena pada saat di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina), polisi Arab Saudi akan melakukan pengecekan,” jelas dia.