Ketik pencarian Anda

Chairman Activities

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo Terima Kunjungan Satgas RUU Omnibus Law

Foto: MNC Media

JAKARTA – Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo menerima kunjungan Satuan Tugas (Satgas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law, Kamis (27/2/2020). Kunjungan itu untuk menyosialisasikan dan menyerap aspirasi mengenai omnibus law cipta kerja.

HT berharap aturan itu akan membuka kesempatan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Dengan demikian, RUU Cipta Kerja yang kini berada di DPR bisa menurunkan pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Kalau setiap pasal-pasal itu tujuan akhirnya adalah menciptakan ekonomi yang lebih baik, dalam arti lapangan kerja lebih banyak, pendapatan masyarakat bisa meningkat, karena ekonomi kita tumbuhnya lebih bagus, kita harus mendukung,” ujar HT usai bertemu Satgas Omnibus Law di iNews Tower, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

HT menambahkan MNC Media siap membantu sosialisasi RUU ini kepada masyarakat luas. Terlebih, RUU ini tidak kalah pentingnya untuk mendatangkan investasi ke Indonesia, sehingga pertumbuhan ekonomi nantinya diharapkan bisa lebih baik.

“Kita ini harus melihatnya dalam perspektif apa tujuan dari RUU Cipta Kerja ini? Tujuannya kita semua tahu untuk membangun ekonomi Indonesia lebih baik lagi,” kata dia.

Ketua Satgas RUU Cipta Kerja Rosan Roeslani mengatakan, pemerintah sudah menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja kepada DPR. Bila disetujui lembaga legislatif tersebut, UU ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi dan lapangan kerja.

Baca juga:  Manager Forum XLIII, Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo Canangkan 2020 sebagai Tahun Determinasi

“Sudah ada di DPR dan tentunya masih dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan,” kata Rosan.

Rosan berharap saat disetujui DPR, UU ini membawa aspirasi para pemangku kepentingan. Saat ini, Satgas terus melakukan sosialisasi, menyerap aspirasi, dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak untuk melakukan penyempurnaan.

“Walaupun ini sudah di DPR, tapi masih sangat terbuka untuk kita terus sempurnakan. Karena kita juga menginginkan proses ini transparan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” tuturnya.

Video: Elok Nuriyatur Rosyidah